407 total views, 1 views today
KOTA SORONG – Penjabat Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S.H., MPA yang diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kota Sorong, Hanock J. Talla, S.Sos., M.M, meminta pengurus Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kota Sorong untuk mengesampingikan kepentingan yang dapat menghambat perkembangan dan kemajuan organisasi tersebut.
Hal itu disampaikannya pada acara Pelantikan Dewan Pengurus Daerah (DPD) dan Dewan Pengurus Komisariat (DPK) PPNI Kota Sorong periode 2023-2028, yang berlangsung di Gedung Drs. Ec. L. Jitmau, M.M, Senin (4/9/2023) siang hari.
“Saya percaya, dengan jiwa kebersamaan, persaudaraan, serta saling memahami dengan latar belakang pendidikan yang sama, maka upaya untuk ikut serta dan bergandengan tangan, akan terus memberikan kontribus demi memajukan kesehatan, secara khusus bidang kesehatan di Kota Sorong,” baca Asisten III dalam sambutan tertulis Pj. Wali Kota Sorong.
Menurutnya, pelantikan merupakan momentum untuk mengokohkan komitmen dan tekad badan pengurus, guna mendedikasikan diri bagi kemajuan suatu organisasi dalam konteks PPNI kota Sorong.
Para pengurus diharapkan secara optimal mendayagunakan segenap potensi yang dimiliki, guna peningkatan eksistensi dan peranannya dalam rangka membina anggota. PPNI merupakan tempat berhimpunnya para perawat di seluruh Indonesia, dalam rangka mencapai tujuan bersama.
“Pengurus dan kader yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, sangat dibutuhkan dalam pengelolaan organisasi untuk mencapai tujuan, sehingga menjadi suatu kebutuhan bagi organisasi agar terus berkembang, dengan melakukan upaya pengkaderan dan organisasi secara terstruktur, bertahap, dan berkesinambungan,” kata Asisten III.
Sementara itu, Ketua DWP PPNI Provinsi Papua Barat, Dr. Naomi Netty Howay SKM., M. Kes menegaskan, tugas besar bagi pengurus PPNI adalah bekerja lebih ekstra, karena Provinsi Papua Barat Daya telah hadir, sehingga menuntut profesionalisme sebagai tenaga kesehatan yang berprofesi sebagai perawat.
Artinya, dengan mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup di Kota Sorong, maka tinggal digerakkan agar PPNI semakin berkembang. Disebutkan, sudah ada peraturan baru yang mengatur tentang undang-undang kesehatan.
“Itu tantangan besar bagi kita, dan nantinya ada peraturan pemerintah yang turunannya sampai ke Provinsi, Kabupaten, dan Kota, sehingga kerja kita harus saling bersinergi. Hal yang paling penting adalah, kita harus siap. Untuk itu, bagaimana kita bisa bertahan?,” papar Ketua DWP dengan nada tanya.
Katanya, PPNI harus mengikuti aturan main yang ada didalam profesinya, dan kemudian meningkatkan pengetahuan dan SDM Kesehatan, dengan mengikuti pelatihan serta pendidikan. Selain itu, juga mempersiapkan diri dengan regulasi yang ada.
“Kalau kita tidak siap, kita akan jadi penonton dan kita tidak bisa marah, karena sekarang adalah era pasar bebas. Siapa saja punya hak untuk itu. Oleh karenanya, teman-teman yang sudah dilantik, bekerja dengan baik, berkoordinasi dengan teman-teman di Rumah Sakit, Puskesmas, maupun Dinas Kesehatan,” jelas Ketua DWP.
Harapannya, dengan kehadiran Provinsi Papua Barat Daya, Kota Sorong sebagai contoh bagi organisasi PPNI lainnya yang ada di Provinsi Papua Barat Daya, untuk mengelola organisasi tersebut dengan baik.
Di waktu sebelumnya, Ketua Panitia Penyelenggara, Arnita Liku Sanda, S. Kep., Ns dalam laporannya menjelaskan, pembiayaan pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar Rp45.450.000, yang bersumber dari sisa dana Musda PPNI, DPD PPNI Kota Sorong Rp32.000.000, sumbangsih masing-masing pengurus DPK Rp11.450.000, dan sumbangsih DPK Sele Be Solu Rp.2.000.000. (Diskominfo Kota Sorong/brm)