915 total views, 2 views today
KOTA SORONG – Angka perkembangan inflasi berdasarkan tahun ke tahun (year on year) pada bulan Juli 2023 turun menjadi 3,08%, dibanding Juli 2022 sebesar 4,94%. Sedang angka inflasi berdasarkan bulan ke bulan, yaitu Juli 2023 tehadap Desember 2022 sebesar 1,45%.
Demikian penjelasan Menteri Dalam Negeri RI, Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M. A., Ph. D pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah, yang diikuti Staf Ahli Wali Kota Sorong Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan, Amos Kareth, S.H bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Sorong melalui zoom meeting, Senin (7/8/2023) di Ruang Rapat Wali Kota Sorong, Papua Barat Daya, pagi hari.
Inflasi tertinggi berada pada bidang transportasi yaitu 9,58% dengan andil sebesar 1,17%, yang diikuti perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga 2,03% dengan andil 0,39%, serta makanan, minuman, dan tembakau 1,90% dengan andil 0,51%.
Menurut Mendagri, angka inflasi dipengaruhi oleh perang antara Rusia dan Ukraina, karena Rusia merupakan salah satu negara pengekspor minyak dan bahan (gandum dan tepung, red) terbesar di dunia.
“Data tahun 2020 menunjukkan bahwa Rusia merupakan negara pengekspor minyak terbesar nomor 4 di dunia setelah negara-negara Timur Tengah dan Amerika Serikat, yang mana rata-rata mengekspor minyak sebesar 7,4 juta barel perhari,” kata Mendagri.
Sambungnya, Rusia juga merupakan eksportir gandum dan tepung terbesar di dunia, dan dalam 3 tahun terakhir selalu berada di peringkat kedua terbesar di dunia. Selain itu, Rusia merupakan pengekspor minyak dan bahan pangan terbesar di dunia. Perang Rusia-Ukraina diperkirakan dapat mendorong harga komoditas energi dan bahan pangan dunia, yang akan mengalami peningkatan akibat gangguan dari sisi pemasok (suplay).
Perang Rusia dan Ukraina berdampak pada perekonomian global, sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dan inflasi yang lebih cepat. Dampak tersebut mengalir melalui 3 saluran utama yaitu, harga komoditas yang lebih tinggi, ekonomi dan perdagangan akan terganggu, dan berkurangnya kepercayaan bisnis dan ketidakpastian investor yang lebih tinggi.
“Untuk volume impor beras, menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mengimpor beras sebanyak 429,207 ton sepanjang tahun 2022, meningkat 5% dibanding tahun sebelumnya. Presiden Jokowi menyatakan impor harus dilakukan dengan cepat, karena tahun 2023 terdapat potensi El Nino yang dapat mengganggu produksi beras,” jelas Mendagri.
Saat ini, lanjutnya, ketersediaan beras pada Perum Bulog sebanyak 823.089 ton, dengan stok komersial sebanyak 57,928 ton atau 7.04%, dan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 765,161 ton atau 92,96%.
Disebutkan, ada 3 langkah strategis pemerintah dalam mengantisipasi ketersediaan beras di daerah yaitu, perlu mengetahui atau monitoring daerah mana yang merupakan kantong-kantong atau produksi beras yang mengalami kekeringan, sehingga membuat produksi beras dalam negeri menurun.
Kemudian, perlu mengetahui daerah yang mengalami kekurangan beras dan mengalami kenaikan harga beras, serta perlu dilakukan intervensi terhadap daerah-daerah yang mengalami kedua kondisi tersebut, sehingga penanganannya tidak sama di setiap daerah.
“Kuncinya ada pada stok dan monitoring. Perlu dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, untuk segera melaporkan kondisi, dan apabila terjadi kekurangan dapat segera diintervensi, baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat,” ujar Mendagri. (Diskominfo Kota Sorong/brm)