1,394 total views, 1 views today
Penjabat (Pj) Walikota Sorong, George Yarangga, A. Pi., MM melaporkan capaian kinerja triwulan IV sebagai kepala daerah kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang dilaksanakan di kantor Inspektorat Jenderal Kemendagri Jakarta Pusat, Selasa (8/8/2023).
Evaluasi tersebut dilaksanakan sesuai dengan Surat Inspektur Jenderal Kemendagri Nomor 800.1.14/11520/IJ tanggal 18 Juli 2023 perihal Jadwal Pelaksanaan evaluasi kinerja penjabat Kepala Daerah, di mana jadwal untuk Pj. Walikota Sorong dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 pukul 09.00 WIB.
Tim Evaluator yang hadir adalah
• Inpektur Khusus Inspektorat, Dr. Drs. Teguh Narutomo, MM, CRGP, CGCAE, CFrA,
• Plh. Sekretaris Inspektorat Jenderal, M. Husin Tambunan,
• Inspektur I Jenderal, Brigjen. Pol. Rustam Mansur,
• Inspektur II Inpektorat Jenderal, Dr. Ucok Abdulrauf Damenta, S.Sos, Mag.rer.publ
• Inspektur III Inspektorat Jenderal, Drs. Kusna Heriman, MH,
• Inspektur IV Inspektorat Jenderal, Drs. Arsan Latif, M.Si,
• PPUPD Ahli Utama Inspektorat Jenderal, Drs. Azwan, M.Si,
• PPUPD Ahli Utama Inspektorat Jenderal, Bachtiar Sinaga, SE, MM, CRGP, CGCAE,
• PPUPD Ahli Utama Inspektorat Jenderal Muhammad Dimiyati, S.Sos., M.TP,
• Auditor Ahli Madya, Wiratmoko, A.k., M.Ak
• Tenaga ahli Perencanaan Pengawasan Inspektorat, Dr. Nizwar Affanduli.
Sementara itu dalam Paparan Evaluasi Pj Walikota Sorong didampingi penjabat Sekda Kota Sorong, Ruddy R. Laku, S. Pi., MM, Asisten I bidang Pemerintahan Kearah Setda Kota Sorong, Jermias Gembenop, S. Sos, MH dan Kabag Pemerintahan Setda Kota Sorong, Alldearfred S. Hursepuny, S. STP, dan Staf Khusus Pj. Walikota, Oktovianus Lewerisa.
Pj. Walikota Sorong memaparkan beberapa aspek, Kesehatan, pendidikan, Pembangunan Infrastruktur, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan kesejahteraan kemasyarakatan di Kota Sorong, Papua Barat Daya.
Di sektor kesehatan, Pj. Walikota Sorong memaparkan terkait ketersediaan program dan anggaran untuk penanganan kesehatan dan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan. Program dan pengangaran tersebut diprioritaskan dengan mendatori spending urusan kesehatan Kota Sorong pada tahun anggaran 2023 sebesar 34 %. Dimanfaatkan untuk kepentingan ketersediaan sebaran fasilitas kesehatan berupa RS tipe C dan D, puskesmas dan pustu yang terdiri dari 8 RS dengan 1 tipe C dan 7 tipe D, 28 klinik, 10 puskesmas dan 27 pustu. Selanjutnya sebaran tenaga kesehatan sebanyak 1.248 orang yang tersebar di Rumah sakit, Puskesmas dan Pustu. Dukungan anggaran untuk program JKN 75 % dari 50 % pajak rokok yang diterima. Alokasi anggaran kegiatan PKK untuk kunjugan rumah bagi penderita gizi buruk dan stunting, pemberian paket makanan tambahan (PMT), pencanangan gerakan tolak stunting, sosialisasi bagi kader posyandu, pembentukan rumah gizi berjalan dan pemberian vitamin A, kegiatan sosialisasi dan pendataan stunting, penanganan posyandu, penanganan stunting,
Untuk aspek pendidikan, Pj. Walikota Sorong menjelaskan ketersediaan program dan anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. Dalam aspek pendidikan ini Pj. Walikota Sorong mengungkapkan bahwa pihaknya mendatori spending urusan pendidikan tahun anggaran 2023 sebesar 27,92 % dari APBD yang dipergunakan untuk Ketersediaan sebaran fasilitas pendidikan bagi 59 PAUD, 79 SD, 36 SMP, dan 34 SMA, Jumlah tenaga pendidik sebanyak 2.893 orang . Sementara itu mengembangan program Gasing yaitu program pandai berhitung yang dilaksanakan untuk meningkatkan numerisasi kemampuan siswa, melalui pelatihan guru dan siswa melalui metode Gasing (Gampang, Asyik, dan menyenangkan) pada tingkat sekolah dasar, yang diikuti oleh 32 orang guru dan 64 siswa sekolah dasar.
Berikutnya pada bidang infrastruktur, Pj. Walikota menginisiasi ketersediaan program dan anggaran untuk penyediaan sarana Infrastruktur pada tahun anggaran 2023 sebesar 43 %. Program tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan yang rusak ringan maupun berat, pengembangan sistem dan pengolahan persampahan, pengembangan dan pengolahan sistem pelayanan air minum (SPAM), pengembangan dan pengolahan air limbah domestik dalam daerah, pengolahan Daerah Aliran sungai (DAS) dalam hal ini sistem drainase dan pemukiman, penyusunan rencana tata ruang wilayah RT/RW yang telah selesai ditetapkan perda nomor 1 tahun 2023 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Sorong 2023-2042, serta penyusunan rencana detail tata ruang (RD-TR) Kota Sorong telah selesai dengan ditetapkan perwali nomor 2 tahun 2023, tentang rencana detail tata ruang perkotaan tahun 2023-2042.
Selain itu adapun pelayanan publik, Dalam Paparanya Pj. Walikota Sorong menjelaskan bahwa pemerintah kota Sorong memperoleh kualitas tertinggi pelayanan publik dari Ombudsman-RI melalui beberapa OPD diantaranya, Dinas pendidikan dengan kategori pelayanan pendidikan, dinas Sosial dengan kategori pelayanan Bansos, DPMPTSP dengan kategori pelayanan kemudahan akses perizinan, dinas Kesehatan dengan kategori pelayanan administrasi bidang kesehatan, Disdukcapil dengan kategori pelayanan administrasi kependudukan, dan Puskesmas dengan kategori fasilitas pelayanan dasar kesehatan, tindakan, pasien Prioritas dan fasilitas pendukung lainya.
Selain sektor-sektor prioritas yang ada, Pj. Walikota juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, menjaga etika pribadi dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, menjalin urusan kerja sama Forkopimda, dan seluruh instansi vertikal daerah, mengalokasikan anggaran dan realisasi dana hibah untuk pemilu 2024 serta koordinasi bersama penyelenggara pemilu, penataan tenaga honorer terhadap kebijakan pusat untuk moratorium honorer, menjaga kondusititas dan netralitas ASN menjelang Pemilu 2024.
Adapun upaya pemerintah Kota Sorong dibawah kepemimpinan Pj. Walikota Sorong, pihaknya meningkatkan nilai MCP tertinggi di Papua Barat Daya dengan Nilai 56,14%, kebijakan pencegahan korupsi dengan membentuk tim Siber pungli, mengikuti survei penilaian integritas dengan capaian hasil mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya 60,46% tahun 2021 menjadi 68,53% pada tahun 2022.
Selanjutnya Pj. Walikota Sorong berinisiasi meningkatkan PAD, penyerapan belanja daerah, yang cepat baik dan tepat sasaran, penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa. Berikutnya mengingat Kota Sorong merupakan kota Jasa, maka Pj. Walikota Sorong berinisiasi mengeluarkan perda tentang kemudahan perizinan berusaha sebagai invetasi perekonomian, dan berinisiasi membangun Kota Sorong dengan desain moderen city di area Reklamasi pantai seluas 19,7 hektar are.
Selain itu, George Yarangga juga menyampaikan berbagai penghargaan yang diterima Pemkot Sorong. Di antaranya, meraih 2 penghargaan BKN Award 2023 yakni ,peringkat ke-5 atas capaian pemerintah Kota Sorong dalam penerapan pemanfaatan data-sistem Informasi dan CAT. Dan penghargaan peringkat ke-4 atas capaian pemerintah Kota Sorong dalam pengembangan Kompetensi, yang baru diterima tanggal 2 Agustus 2023 di kantor BKN-RI, dan juga pernah meraih sebagai inflasi daerah terendah secara nasional.
Sementara itu, Tim evaluator dalam evaluasi tersebut mengapresiasi kinerja Pj. Walikota Sorong atas capaianya selama masa jabatannya. Pj. Walikota Sorong diminta terus meningkatkan kinerja, dan semangat memberikan pelayananan yang terbaik terhadap masyarakat Kota Sorong dan harapan ke depan terutama dalam pemaparan evaluasi dapat memperbaiki data-data agar bisa membuat kebijakan berbasis data. (Diskominfo Kota Sorong)