138 total views, 2 views today
Kota Sorong – Penjabat Wali Kota Sorong, Dr. Bernhard E. Rondonuwu, S.Sos., M.Si didampingi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Ketua Senat Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta se-Kota Sorong, yang berlangsung di Gedung Lambert Jitmau, Rabu (2/10/2024) sore.
Rakor ini dihadiri perwakilan dari beberapa kampus di Kota Sorong seperti, Universitas Kristen Papua (UKIP), Universitas Al-Amin (Unamin), STIE Bukit Zaitun, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Politeknik Katolik Saint Paul, dan Universitas Terbuka (UT).
Dalam arahannya Pj. Wali Kota memaparkan kondisi Kota Sorong yang kini hampir mencapai 300.000 jiwa, yang menjadikannya lebih ramai dibandingkan Kota Jayapura. Kepadatan penduduk ini membawa berbagai tantangan, seperti banjir, kriminalitas, dan masalah sampah yang tak kunjung selesai. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dalam menghadapi masalah tersebut.
“Semua permasalahan bisa kita atasi jika kita bergandeng tangan. Kami telah mengumpulkan seluruh kepala sekolah beserta OSIS, untuk turut terlibat dalam penyelesaian masalah,” ujar Pj. Wali Kota.
Menurutnya, dialog dan diskusi merupakan kunci dalam menyelesaikan permasalahan di Kota Sorong. Ia juga mengajak mahasiswa untuk menjaga Kota Sorong agar tidak lagi dikenal sebagai kota yang dipenuhi sampah dan sarat dengan kriminalitas.
Sebagai langkah awal, Pemerintah Kota Sorong telah meluncurkan Gerakan Kota Sorong Bersih-Bersih, yang mana seluruh jajaran berkomitmen untuk membersihkan lingkungan masing-masing.
Dengan anggaran yang terbatas, Pj. Wali Kota mengungkapkan bahwa pemerintah tidak dapat mengandalkan dana sepenuhnya untuk menyelesaikan semua masalah.
“Pemerintah Kota Sorong hanya memiliki anggaran 1,2 hingga 1,3 triliun rupiah, sehingga lebih banyak mengandalkan bantuan xdari pemerintah pusat,” jelasnya.
Sambung Pj. Wali Kota, dengan PAD yang masih rendah, pemerintah hanya dapat memfasilitasi dan mendorong upaya-upaya penyelesaian masalah. Oleh karena itu, ia mendorong Kota Sorong ke sektor jasa dan perdagangan guna meningkatkan perekonomian lokal.
Pj. Wali Kota juga mendorong SMK untuk menggelar kegiatan job fair dan expo, yang diharapkan dapat memberikan pandangan bagi siswa SMP tentang peluang setelah bersekolah di SMK.
“Kalau kita dorong anak-anak kita untuk wirausaha, maka mereka bisa lebih mandiri,” katanya.
Namun, jika semua siswa diarahkan untuk masuk SMA, akan ada persaingan ketat dalam mendapatkan pekerjaan sebagai pegawai negeri, yang pada akhirnya bisa meningkatkan angka pengangguran.
Dirinya juga menekankan pentingnya berpikir bersama untuk mencari solusi terhadap permasalahan kota. Ia mengajak BEM dan Ketua Senat untuk berkolaborasi dalam membangun kota ini.
“Anda adalah penentu masa depan kota ini,” ujarnya.
Terkait keamanan, Pj. Wali Kota menekankan bahwa itu bukan hanya tanggung jawab TNI dan Polri saja, nemun menjadi tanggung jawab bersama. Saat ini, pemerintah telah bekerja sama dengan Kodim 1802 Sorong, agar dalam waktu dekat dilakukan patroli garnisun secara rutin, demi menjaga keamanan kota.
Dalam sesi tanya jawab, sejumlah perwakilan mahasiswa menyampaikan permasalahan dan solusi terkait sampah, penanganan banjir, kriminilitas, reboisasi, hilirisasi sampai muara, embung atau cekungan yang digunakan untuk mengatur dan menampung suplai aliran air hujan, dan izin bagi yang melakukan galian C.
Menanggapi masalah sampah, Pj. Wali Kota menjelaskan jika pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk pengelolaan kebersihan, termasuk pengangkutan sampah, pemangkasan rumput, dan penyapuan jalan.
“Saya minta seluruh media untuk melihat dan memviralkan. Ini agar penggunaan dana itu tepat sasaran. Anggaran itu digunakan untuk pengangkutan sampah 3 ret dari seluruh TPS ke TPA, pemangkasan rumput di seluruh jalan sesuai kontrak, dan penyapuan jalan. Semua ini saya kontrol lewat WA grup,” tegasnya.
Ia juga menyoroti Peraturan Daerah (Perda) yang baru disahkan DPRK Kota Sorong, terkait retribusi sampah, yang mana belum mengatur jam buang sampah.
“Saya sudah perintahkan pembuatan Peraturan Wali Kota untuk mengatur hal ini,” ujarnya.
Sambungnya, pemerintah telah mengadakan 40 kontainer sampah untuk ditempatkan di TPS-TPS yang belum memiliki tempat sampah. Terkait banjir, pemerintah telah menyusun dokumen perencanaan yang melibatkan konsultan. Untuk penanganan banjir, anggaran yang dibutuhkan 1,3 triliun sehingga ini tidak mungkin ditanggung oleh pemerintah kota.
Sebagai solusi, yang dapat dilakukan adalah solusi jangka pendek dan tidak banyak mengeluarkan biaya, yaitu kerja bakti. Selain itu, pada anggaran perubahan, Pemkot Sorong fokus pada penanganan banjir dengan membersihkan 7 titik rawan banjir, yaitu saluran tersier dan sekunder.
Pj. Wali Kota menutup pertemuan dengan menawarkan kolaborasi lebih lanjut antara BEM, Senat dan Pemkot Sorong, untuk mencari solusi bersama terhadap permasalahan kota ini. (Diskominfo Kota Sorong)