𝐑𝐚𝐩𝐚𝐭 𝐊𝐨𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐬𝐢 𝐏𝐞𝐧𝐠𝐞𝐧𝐝𝐚𝐥𝐢𝐚𝐧 𝐈𝐧𝐟𝐥𝐚𝐬𝐢 𝐃𝐚𝐞𝐫𝐚𝐡, 𝐊𝐄𝐌𝐄𝐍𝐃𝐀𝐆𝐑𝐈 𝐓𝐄𝐊𝐀𝐍𝐊𝐀𝐍 𝐋𝐀𝐍𝐆𝐊𝐀𝐇 𝐊𝐎𝐍𝐊𝐑𝐄𝐓 𝐃𝐈 𝐋𝐀𝐏𝐀𝐍𝐆𝐀𝐍

 191 total views,  3 views today

𝐉𝐚𝐤𝐚𝐫𝐭𝐚/𝐊𝐨𝐭𝐚 𝐒𝐨𝐫𝐨𝐧𝐠 – Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Drs. Tomsi Tohir Balaw, M.Si, menekankan perlu adanya Langkah konkret di lapangan, serta pentingnya kolaborasi lintas sektoral dalam menekan inflasi, khususnya di daerah-daerah yang harga komoditasnya masih di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, yang diselenggarakan di Gedung C, Kementerian Dalam Negeri, Selasa (17/9/2024).

Rapat ini diikuti perwakilan daerah, termasuk Asisten Bidang Administrasi, Perekonomian, dan Pembangunan Setda Kota Sorong, Thamrin Tajuddin, S.T., M.M, didampingi Kepala Dinas Sosial Kota Sorong, Fauji Fattah,S.STP, M.Si dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait secara daring melalui zoom meeting di Ruang Anggrek Kantor Wali Kota Sorong.

Dalam rapat tersebut, Pudji Ismartini, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, memberikan paparan mengenai tinjauan inflasi dan indeks perkembangan harga di minggu kedua September 2024. Berdasarkan data yang disampaikan, tingkat inflasi tahun kalender (𝑦-𝑡𝑜-𝑑) Agustus 2024 mencapai 0,87%, lebih rendah dari inflasi periode yang sama tahun sebelumnya, kecuali tahun 2021.

“Inflasi tahun ke tahun (𝑦-𝑜𝑛-𝑦) di bulan Agustus 2024 berada pada angka 2,12%, masih dalam batas target nasional sebesar 2,5+1%,” ungkap Pudji Ismartini.

Namun, beberapa komoditas seperti sigaret kretek mesin (SKM) dan emas perhiasan, terus mengalami inflasi bulanan sepanjang Januari hingga Agustus 2024.

Komoditas yang paling dominan mengalami inflasi adalah beras dan cabai rawit, terutama sejak Juni 2024, yang terus mengalami kenaikan harga bulanan. Selain itu, sepuluh kabupaten/kota mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi, di antaranya Paniai (7,47%), Bolaang Mongondow Selatan (2,31%), dan Tanah Bumbu (2,26%).

“Kenaikan harga yang signifikan di beberapa daerah memerlukan intervensi khusus agar harga bisa kembali sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET),” ujar Bambang Wisnubroto, Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan.

Edy Priyono, Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Bidang Perekonomian, turut melaporkan hasil pemantauan harga pangan strategis. Beberapa komoditas seperti kedelai, cabai rawit, dan cabai merah masih berstatus aman, namun beras premium, minyak goreng curah, bawang merah, dan daging ayam berada dalam status tidak aman.

“Upaya stabilisasi harga harus dipercepat, terutama untuk komoditas yang statusnya waspada dan tidak aman, seperti minyak goreng dan beras premium,” tegas Edy Priyono.

Harga minyak goreng mengalami kenaikan sebesar 0,75% pada minggu kedua September 2024 dibandingkan Agustus 2024, dengan kenaikan signifikan di kabupaten/kota tertentu. Minyakita, produk minyak goreng yang dikendalikan oleh pemerintah, juga mengalami kenaikan harga rata-rata nasional sebesar 2,4% dibandingkan bulan sebelumnya.

Dalam sesi tersebut, Epi Sulandari, Kadiv Hubungan Kelembagaan Perum Bulog, menjelaskan realisasi pengadaan gabah dan beras dalam negeri yang telah mencapai 882.422 ton hingga 15 September 2024.
“Kami terus meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah, pengecer, dan pihak swasta untuk memastikan ketersediaan beras di seluruh Indonesia,” tambahnya.

Epi juga melaporkan realisasi impor beras yang mencapai 2.797.376 ton dari target kontrak sebesar 3.109.793 ton. Beras impor tersebut terutama berasal dari Thailand, Vietnam, Pakistan, Myanmar, dan Kamboja. Untuk memastikan stabilisasi harga, Bulog telah bekerja sama dengan lebih dari 64.094 pengecer di seluruh Indonesia.

Di sisi lain, perkembangan harga bawang merah dan daging ayam ras pada minggu kedua September 2024 mengalami penurunan sebesar 2,5% dan 0,53% dibandingkan Agustus 2024, meskipun jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga terus bertambah.

Pada akhir rapat, Plt. Sekjen Kemendagri berharap dengan data yang sudah ada, daerah dapat melakukan tindakan nyata, terutama berkoordinasi dengan instansi terkait.

Sementara itu, Asisten II Setda Kota Sorong, Thamrin Tajuddin, menyampaikan terima kasih kepada OPD terkait yang telah mengikuti rapat secara konsisten.

“Kerjasama ini sangat penting untuk menjaga stabilitas harga pangan di Sorong,” ujar Asisten II. (𝑫𝒊𝒔𝒌𝒐𝒎𝒊𝒏𝒇𝒐 𝑲𝒐𝒕𝒂 𝑺𝒐𝒓𝒐𝒏𝒈)