Reading Time: 3 minutes

 39 total views,  15 views today

Kota Sorong – Mewakili Pj. Wali Kota Sorong, Sekretaris Daerah Kota Sorong, Drs. Yakob Kareth, M.Si memberikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan Sinergi BPH Migas dan DPR-RI, yang berlangsung di Hotel Vega Prime,  Rabu (18/9/2024), pagi.

Dirinya menyambut baik setiap kegiatan yang berdampak positif bagi masyarakat, terutama dalam hal pengaturan dan pengawasan pasokan BBM dan gas bumi. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat pengaturan dan pengawasan pasokan BBM dan gas bumi di wilayah Sorong.

Perwakilan Ketua Komite BPH Migas, Dra. Narcicy Makalew, M.Si menyerahkan cenderamata kepada Sekda Kota Sorong, Drs. Yakob Kareth, M.Si.
Perwakilan Ketua Komite BPH Migas, Dra. Narcicy Makalew, M.Si menyerahkan cenderamata kepada Sekda Kota Sorong, Drs. Yakob Kareth, M.Si.

“Kami berharap pemanfaatan BBM subsidi dapat tepat volume dan tepat sasaran, baik untuk sektor industri maupun jaringan gas rumah tangga,” ujarnya.

Wilayah BPH Migas Sorong yang berada di pemukiman masyarakat memiliki kebutuhan yang sangat tinggi, sehingga sering kali terjadi kendala dalam proses penyaluran dan pengadaan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kerja sama antara BPH Migas dan pemerintah daerah.

Sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, BPH Migas dapat bekerja sama dengan instansi terkait dan/atau pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan. Pemerintah dan masyarakat Kota Sorong berharap agar proses penyaluran BBM dapat berjalan lancar tanpa kendala, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan perekonomian dapat meningkat demi kesejahteraan bersama.

“Meskipun menurut perhitungan teknis BPH Migas dan Pertamina, penyaluran BBM di Sorong sudah mencukupi, tapi masyarakat sering kali mengalami kehabisan BBM di stasiun pengisian. Hal ini menyebabkan antrean panjang kendaraan di setiap pompa bensin, yang mengganggu lalu lintas di berbagai lokasi seperti Kampung Baru, SPBU Sorpus yang antre sampai Pertamina dan Saga, SPBU Jalan Baru, dan SPBU depan toko Hanseng,” kata Sekda.

Untuk mengatasi masalah ini, sambungnya, BPH Migas dan Pertamina perlu kerja sama dengan pemerintah daerah. Kerja sama ini diperlukan agar penyaluran BBM tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perwakilan etua Komite BPH Migas, Dra. Narcicy Makalew, M.Si.
Perwakilan etua Komite BPH Migas, Dra. Narcicy Makalew, M.Si.

Sementara itu, mewakili Ketua Komite BPH Migas, Dra. Narcicy Makalew, M.Si menekankan pentingnya kegiatan tersebut untuk menyampaikan tugas dan fungsi BPH Migas kepada masyarakat. Harapannya, para peserta dapat mengikuti kegiatan itu hingga selesai, karena sangat penting untuk mendapatkan wawasan baru mengenai BPH Migas.

“Saya berharap apa yang kami paparkan bisa memberikan wawasan baru yang bermanfaat dan menjadi dan berkat bagi kita semua,” ujarnya.

Di waktu terpisah, Anggota Komisi VII DPR RI, Rico Sia, B.E., S.E., M.Si via zoom meeting berharap, melalui kegiatan itu, diharapkan ada interaksi antara BPH migas dengan para peserta secara langsung, baik terkait BBM seperti kuota BBM, pola perindustrian BBM atau berupa temuan penyelewengan BBM, serta mengetahui jalan keluar dari permasalahan yang ada.

“Seperti yang kita ketahui, bahwa BBM merupakan sektor yang hampir semua perputaran roda usaha perekonomian perlu migas, sehingga minyak dan gas punya peranan sangat penting dalam kehidupan masyarakat,” papar Rico seraya membuka kegiatan Sinergi BPH Migas dan DPR RI. (Diskominfo Kota Sorong)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *