62 total views, 3 views today
Manokwari, Senin, 2 September 2024 – Pj Wali Kota Sorong, Dr. Bernhard Eduard Rondonuwu, S.Sos., M.Si., menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2023 yang digelar oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua Barat di Manokwari.
Kehadirannya disambut oleh Hendri Purnomo Djati, Kepala Subauditorat Papua Barat 1 pada BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat, beserta jajaran. Dalam kesempatan ini, turut hadir Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Sorong, Aryanti S. Kondologit.
Pertemuan ini menjadi momen penting bagi Kota Sorong untuk mengevaluasi kinerja keuangan tahun anggaran 2023. Hasil pemeriksaan BPK diharapkan menjadi pendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
BPK Perwakilan Papua Barat memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Sorong Tahun 2023.
Pengakuan ini menandakan bahwa laporan keuangan Kota Sorong telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Meski demikian, BPK memberikan beberapa catatan terkait pengelolaan utang belanja pegawai, utang belanja barang dan jasa, serta belanja aset tetap.
Catatan ini menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Sorong agar lebih optimal dalam pengelolaan anggaran di tahun-tahun mendatang. BPK berharap catatan ini tidak terulang di tahun berikutnya.
Dalam sambutannya, Dr. Bernhard Eduard Rondonuwu menegaskan komitmen Kota Sorong untuk menjadi teladan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
“Kami ingin pandangan ke depan bahwa pengelolaan keuangan daerah semakin baik, semakin baik, semakin baik,” ujarnya dengan penuh semangat.
Beliau juga menekankan pentingnya kesadaran seluruh pegawai dalam pengelolaan keuangan negara, untuk memanfaatkan uang dari negara sepenuhnya demi kepentingan masyarakat. Langkah ini dianggap penting untuk mempertahankan opini WTP di masa mendatang.
Pencapaian WTP ini juga menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah Kota Sorong untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan. Dengan kolaborasi antara pemerintah daerah kota sorong dan BPK, diharapkan seluruh proses pengelolaan anggaran dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel.
Pemerintah Kota Sorong berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.
Diakhir sambutannya, Pj Wali Kota Sorong berterimakasih kepada tim pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat. “Kami sangat berterima kasih atas kerja keras dan profesionalitas tim BPK yang telah menilai lapiran keuangan kami secara objektif dan konstruktif. Beliau menegaskan bahwa catatan dan rekomendasi yang diberikan akan menjadi pedoman untuk perbaikan ke depan.
Pj walikota sorong juga menyampaikan apresiasi atas kemitraan yang kuat antara Pemerintah Kota Sorong dan BPK Perwakilan Papua Barat dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
