Beritadetail
DECKY D. KALAGISON | Kamis, 18 Maret 2021

Serahkan SK CPNS, SK Kenaikan Pangkat dan SK Pensiun KA. BKN: “CPNS DIREKRUT UNTUK JADI PEMIMPIN DI MASA DEPAN“

Kepala Badan Kepegawaian Negara, Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, MSIS, secara simbolis menyerahkan dokumen Kepegawaian berupa persetujuan teknis NIP CPNS formasi tahun 2018, persetujuan teknis KP (Tenaga Kesehatan) periode 1 April 2021, persetujuan teknis pensiun PNS, penyerahan SK tenaga kesehatan, dan penyerahan SK pensiun kepada Pemerintah Kota Sorong, yang diterima langsung oleh Wakil Walikota Sorong, dr. Hj. Pahimah Iskandar, dan selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris Daerah Kota Sorong, Drs. Yakob M. Kareth, M.Si, dengan sejumlah dokumen kepegawaian lainnya, Rabu, (18/03/2021), yang berlangsung di gedung Drs. L. Jitmau.


Selain penyerahan dokumen, Kepala BKN juga menyampaikan arahan dalam Bimbingan Teknis Disiplin PNS, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Sorong, sebagai bentuk sinergi antar lembaga dalam pengelolaan ASN di wilayah Papua Barat secara umum, dan Pemerintah Kota Sorong secara khusus.

Wakil Walikota Sorong dalam sambutannya menjelaskan sekilas informasi tentang Kota Sorong, baik geografi dan demografi, sektor pemerintah hingga sektor kependudukan.


 “Kiranya kehadiran bapak, dapat memberi angin segar dalam hal membina dan menyelenggarakan penilaian kompetensi bagi anak-anak Papua. Dengan adanya penambahan kuota calon pegawai ASN di Kota Sorong, tentunya hal itu adalah harapan kita bersama,“ kata Wakil Walikota.

 Sementara itu, Kepala BKN mengatakan, dalam perekrutan CPNS, tidak boleh dilakukan secara asal. Jika hal itu terjadi, maka pemerintah tidak akan pernah mempunyai pemimpin masa depan yang baik. Dalam perekrutan, CPNS yang direkrut bukan untuk melakukan pekerjaan teknis, namun direkrut untuk menjadi pemimpin di masa depan.


“Kita merekrut orang untuk menjadi pemimpin  masa depan, sehingga pembinaan itu dilakukan dengan benar. Untuk mendapatkan calon  pemimpin di masa depan, haruslah yang  berkualitas. Untuk itu, harus dilihat kompetensinya,” tegas Ka. BKN.
 Menurutnya, untuk papua  punya kekhususan, terutama pembagian  OAP dan non OAP. Namun demikian, haruslah berdasarkan kebutuhan daerah, dan bukan karena kebutuhan lainnya.

“Contohnya, jika daerah membutuhkan tenaga dokter, maka formasi dokterlah yang  harus dibuka,” sebut Kepala BKN.
 Selain Wakil Walikota dan Kepala BKN dan Sekda Kota Sorong, hadir juga pada acara tersebut, Kepala BKPSDM Kota Sorong, Staf Ahli, Asisten dan sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Kota Sorong, Kepala Kantor Regional BKN XIV Manokwari bersama tim, peserta penerima SK  CPNS, SK kenaikan pangkat dan SK pensiun, peserta Bimtek dan tamu undangan. (Diskominfo Kota Sorong)