Beritadetail
DECKY D. KALAGISON | Rabu, 24 November 2021

SEKDA KOTA SORONG BUKA ADVOKASI PEMBENTUKAN UPTD-PPA

Sekretaris Daerah Kota Sorong, Drs. Yakob M. Kareth, M.Si membuka kegiatan Advokasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD-PPA), Rabu (24/11/2021) yang bertempat di Hotel Vega Kota Sorong.

Pembentukan UPTD PPA merupakan salah satu kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sebagai sarana perempuan dan anak yang penyedia layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya. 


Ketua Panitia kegiatan, Muryani, SKM menjelaskan, tujuan kegiatan tersebut untyuk memberikan arahan dalam melaksanakan kewenangan pemerintah, serta menyediakan layanan bagi perempuan dan anak, termasuk menyusun dokumen pembentukan UPTD PPA di provinsi dan kabupaten/kota.

Selain itu, untuk memperoleh dukungan, terutama para pengambil kebijakan dalam rangka pembentukan UPTD PPA.

“Agar kabupaten/kota mampu menyediakan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan,” kata Ketua Panitia.


Lanjutnya, output yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah, tersedianya kualitas layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di tingkat kabupaten/kota, serta tersedianya standar layanan bagi perempuan dan anak korbankekerasan di tingkat kabupaten/kota.

Peserta dalam kegiatan ini sebanyak 28 orang yang terdiri dari utusan kabupaten/kota. Sumber dana penyelenggaraan kegiatan advokasi pembentukan UPTD PPA bersumber dari dana otsus, DPA-OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pabua Barat TA 2021.

Sementara itu, Wali Kota Sorong, Drs. Ec. Lambert Jitmau, M.M dalam sambutannya yang dibacakan Sekda Kota Sorong mengatakan, kekerasan terhadap perempuan dan anak telah menjadi perhatian hampir seluruh negara, tak terkecuali indonesia. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempua dan Anak (Simfoni PPA), tertera pada 1 januari hingga 30 oktober tahun 2021, di Indonesia, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan 14.442 kasus. Sementara jumlah kasus kekerasan terhadap anak 3.690 kasus.

“Di Papua Barat, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 46 kasus. Jumlah kasus kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 136 kasus, dan jumlah kasus kekerasan terhadap anak laki-laki sebanyak 36 kasus. Data tersebut merupakan jumlah kasus kekerasan yang dilaporkan dan ditangani oleh lembaga layanan.” kata Sekda.

Dijelaskannya, hal tersebut terjadi karena pengaruh budaya patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi sosial yang lebih rendah dari laki-laki, serta lebih mengedepankan perempuan dalam peran domestik yang dianggap sebagai bagian dari kodrat perempuan, sehingga secara tidak langsung telah berdampak pada timpangnya relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki di rumah, lingkungan kerja, maupun masyarakat.


“Hal ini seringkali berujung pada terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ucap Sekda.

Harapannya, seluruh kabupaten/kota dapat segera mempercepat pembentukan UPTD-PPA, agar tugas dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi dan perlindungan khusus, berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).


Usai sambutan, Sekda membuka kegiatan yang ditandai dengan pemukulan tifa sebanyak lima kali. Narasumber pada kegiatan ini berasal dari Kementerian PPA RI,Biro OrganisasiSetda Papua Barat, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  Provinsi papua Barat. (Diskominfo Kota Sorong)