Beritadetail
DECKY D. KALAGISON | Senin, 15 November 2021

PEMKAB SORONG SERAHKAN EMPAT ASET BMD KE PEMKOT SORONG

Pemerintah Kabupaten Sorong menyerahkan empat aset Barang Milik Daerah (BMD) kepada pemerintah Kota Sorong, Senin (15112021), yang berlangsung di Aula Baperlitbang Kabupaten Sorong. Aset tanah dan bangunan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Bupati Sorong, Dr. Johny Kamuru, S.H.,M.Si, kepada Wali kota Sorong, Drs. Ec. Lambert Jitmau, M.M.

Penyerahan tersebut disaksikan langsung oleh Ketua Satuan Tugas Koordinasi Supervisi (Korsup) Wilayah V KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Dian Patria, Ketua DPRD Kabupaten Sorong, Habel Yandafle, Ketua DPRD Kota Sorong, Petronela Kambuaya, serta seluruh pejabat dan undangan yang hadir pada acara tersebut.

Keempat aset yang diserahkan antara lain, SATU, Kesepakatan bersama tentang penyerahan aset gedung Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), dan penyerahan bantuan keuangan khusus dari pemerintah Kota Sorong kepada pemerintah Kabuoaten Sorong.

DUA, Personil, pembiayaan, sarana dan prasarana (P3D) Hotel Batanta, TIGA, Tanah dan gedung kantor Pekerjaan Umum atau bengkel (Workshop), dan EMPAT Tanah Hal Pengelolaan Lahan (HPL) 01 dan 02 di Tanjung Kasuari.

Sebelumnya, Bupati Sorong, Dr. Johny Kamuru, S.H.,M.Si ,mengakui, penyerahan empat aset BMD Kabupaten Sorong kepada pemerintah kota Sorong, merupakan momentum hari terbaik, dan juga menjadi salah satu langkah maju dari kedua pemerintahan tersebut.

“Jadi kalau saya bisa bilang, ini sudah berapa persen yang telah dicapai. Jadi menurut saya, ini adalah suatu langkah maju kedua pemerintahan ini,” kata Bupati. 

Dirinya berterima kasih kepada Wali Kota, Wakil, Sekda dan seluruh staf terkait, termasuk bidang aset dan keuangan kota Sorong, yang telah menjalin komunikasi yang baik, sehingga dapat mencapai suatu komitmen.

Sementara itu, Wali kota Sorong, Drs. Ec. Lambert Jitmau, M.M mengucapkan penghargaan yang tulus kepada Bupati dan Wakil Bupati Sorong, beserta seluruh staf terkait, yang dapat menyelesaikan permasalah aset BMD antara kedua pemerintahan tersebut, yang sudah berlangsung selama 22 tahun.

Disebutkan, Kota Sorong dibentuk berdasarkan ketentuan UU Nomor 45 tahun 1999, dimana sebenarnya penyerahan aset BMD sudah diatur secara baik oleh Menteri Dalam Negeri. Oleh karenanya, Wali Kota dan Bupati Sorong saat ini hanya menyelesaikan persoalan warisan yang ditinggalkan oleh pejabat terdahulu. 

“Jika saat itu sudah diselesaikan dengan baik, tidak mungkin hari ini kita duduk berkumpul di sini. Biarlah aset-aset yang telah diserahkan kepada pemerintah kota Sorong, dapat kami urus saat ini, dan tentunya akan kami catat,” kata Wali Kota.

Hari ini, sambungnya, merupakan harapan besar bagi Kabupaten dan Kota Sorong, sehingga perlu dipikirkan secara sederhana, dimana Kabupaten Sorong dan kota Sorong adalah milik bersama bagi semua yang berada di Sorong Raya. 

“Jadi kalau ada kekurangan, mari kita tetap bergandengan tangan untuk membenahi kekurangan untuk menjadi yang lebih baik,” pungkas Wali Kota.

 Namun demikian, dirinya menyarankan kepada Bupati Sorong, dan juga meminta kepada KPK RI, untuk dapat membantu, dimana aset BMD yaitu wisma, agar tidak diserahkan kepada pemerintah provinsi Papua Barat. 

“Saya mewakili Bupati Sorong Raya, berharap agar wisma tersebut tetap dikelola oleh Bupati Sorong. Kami tetap memberikan dukungan dan dana sharing, agar wisma tersebut tetap diabadikan sebagai tempat bersejarah bagi kabupaten induk, nama bagi Sorong Raya,” ungkap Wali Kota.

“Saya sampaikan di tempat ini, agar jangan diserahkan kepada pak Gubernur. Biarlah kami dari Sorong Raya yang urus kami sendiri. Kalau Bupati sepakat, kita tetap seperti itu,” tegas Wali Kota.

Di waktu terpisah, Ketua Satuan Tugas Koordinasi Supervisi (Korsup) Wilayah V KPK, Dian Patria dalam sambutannya mengatakan, sebagai lembaga yang berfungsi sebagai pemacu mekanisme, KPK memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda jika dibandingkan dengan institusi penegak hukum lain.

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 451999 tentang pembentukan Provinsi Papua Barat dan Sorong, sehingga salah satu kegiatan KPK adalah, membantu untuk mengkoordinasikan penyelesaian aset pemerintah daerah yang bermasalah.

“Fungsi kami sebagai koordinasi, fasilitasi, penengah, dan mempertemukan kedua belah pihak. Mari kita mencari solusi. Kami mendorong perbaikan atau pencegahan. Sering sekali terdapat masalah yang mengalami kebuntuan, apalagi jika kita berbicara ke belakang yang sudah 22 tahun,” tutur Dian Patria. 

Menurutnya, penyerahan aset BMD pemkab Sorong kepada pemkot Sorong, merupakan hal yang luar biasa dan bersejarah. Pada intinya, KPK mendukung secara konkrit, agar penyelesaian aset pemerintah daerah yang bermasalah tidak berhenti sampai di situ. 

“Lima aset lainnya akan kita cari solusi lagi. Ke depan kami akan mulai tertibkan. Kalau memang bukan haknya, harus dikembalikan. Sekarang negara lagi sulit, anggaran semakin terbatas, pemasukan juga semakin menurun. Jangan sampai gara-gara aset tidak dikembalikan, sehingga harus diadakan lagi,” jelas Dian.

Lanjutnya, yang lalu biarlah berlalu, namun ke depan tidak diulangi lagi. Hal yang paling terpenting adalah komunikasi. Jika tidak komunikasi, maka pada saat pertemuan, pasti berujung pada saling curiga satu sama lain.

“Jadi kata kuncinya adalah bersinergi dan tidak saling mencari kesalahan, karena kita berbasis data. Data menjadi penting. Jadi pendataan apalagi aset, jangan sampai ada yang tidak terlaporkan atau didata, karena itu yang biasanya berpotensi menjadi Korupsi atau penyimpangan, yang akhirnya lepas karena datanya dipegang sendiri, sehingga dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak sah,” tutup Dian diakhir sambutan.


Usai itu, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan dokumen berita acara oleh Bupati Sorong,  Wali Kota Sorong, Ketua DPRD Kabupaten Sorong, dan Ketua DPRD Kota Sorong, yang kemudian dilanjutkan dengan penyerahan aset BMD dari Bupati Sorong kepada Wali Kota Sorong. (Diskominfo Kota Sorong)