Beritadetail
DECKY D. KALAGISON | Kamis, 10 Juni 2021

BADAN PUSAT STATISTIK KOTA SORONG CANANGKAN ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sorong mencanangkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), serta pemaparan materi Focus Group Discussion (FGD) Standar Pelayanan Publik, Kamis (10/6/2021) di Aula Samu Siret Kantor Walikota Sorong.


Kepala BPS Kota Sorong, Ir. Merry M.P. mengatakan, hakekat dari pembangunan zona integritas adalah membangun dan mengimplementasikan program reformasi birokasi secara baik, sehingga mampu menumbuhkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi dan budaya kerja birokrasi yang melayani publik secara baik di satuan kerja. 


“Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam mewujudkan good governance dan clean government.” kata Kepala BPS.

Di waktu terpisah, Walikota Sorong, Drs. Ec. L. Jitmau, M.M. diwakili Asisten I Sekda Kota Sorong Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat, Rahman, S.STP., M.Si. mengatakan, zona integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 


“Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh BPS Kota Sorong, merupakan bentuk dan respons atas meningkatnya harapan masyarakat terhadap institusi pemerintah, atau lembaga dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan dengan transparan, akuntabel, bebas KKN, dan memiliki kualitas layanan publik yang baik.” kata Asisten I. Komitmen pemberantasan KKN harus terus dilakukan di lingkup lembaga maupun pemerintah. Tanpa komitmen dan keinginan yang kuat dari seluruh stakeholder, maka keadilan yang menjadi dambaan publik akan sulit dicapai. 

Sementara itu, Pejabat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua Barat melalui virtual Zoom memberikan apresiasi kepada BPS Kota Sorong dalam pencanangan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM. 

“Saat ini korupsi marak terjadi dalam instansi terhadap pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah melakukan pencanangan Zona Integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” jelas Pejabat Ombudsman. Zona Integritas merupakan komitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kegiatan Zona Integritas dapat menjadi suatu komitmen BPS Kota Sorong untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi.

“Kami dari Ombudsman akan tetap mendukung Zona Integritas BPS Kota Sorong, dan kami pada prinsipnya akan melakukan koordinasi, khususnya kepada BPS Kota Sorong dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat." tutup Pejabat Ombudsman. 


Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan pencanangan Zona Integritas BPS Kota Sorong dan Berita Acara Kesepakatan Standar Pelayanan Publik dari para perwakilan yang telah ditunjuk, yang lantas diteruskan dengan penyampaian materi FGD Standar Pelayanan Publik. (Diskominfo Kota Sorong)