“Saya sudah bilang sama OPD di Provinsi, jangan membuat perencanaan program yang tidak berpihak pada rakyat. Tidak ada artinya. Hari inilah rakyat memerlukan keberpihakan kita sebagai penyelenggara negara. Kitalah yang diharapkan. Bukan orang lain,” tandas Pj. Gubernur pada Rapat Kerja Bupati/Walikota se-Provinsi Papua Barat, yang berlangsung di Gedung ACC Kabupaten Sorong, Kamis (20/10/2022).

Disebutkan, penyelenggara negara adalah milik rakyat, sehingga pemerintah wajib mendengar harapan warganya, serta wajib memecahkan segala permasalahan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus mengajak para tokoh seperti, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat, untuk duduk dan berbicara bersama.

“Itu yang saya mau kasih tahu pada kesempatan ini, mari kita buka komunikasi. Memang kita masing-masing dengan penuh keterbatasan, ruang, waktu, dan kesempatan untuk bertemu satu dengan yang lain. Kadang-kadang sudah pakai WA saja untuk janji. Tetapi ruang-ruang yang ada itu, manfaatkan yang baik, karena komunikasi, itulah kata kunci yang utama,” ujar Pj. Gubernur.

Dikatakannya, jangan pernah berpikir jika Pj. Gubernur bersama Pj Bupati dan Pj Walikota, hanya menjabat 1 tahun lebih. Namun, dirinya bersama Pj. Bupati dan Pj Walikota, adalah perwakilan pemerintah pusat, yang ditempatkan di Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

“Bicara! Jangan diam, jangan membisu, apalagi kalau nau-nau. Bahasa nau-nau itu pura-pura

Oleh karena itu, dirinya menegaskan ulang, agar jangan membuat diri inti, karena apa yang telah dikerjakan belumlah apa-apa, jika dibandingkan dengan kenyataan di lapangan. Masih banyak PR yang harus diselesaikan di Provinsi, Kabupaten, dan Kota ini. (Diskominfo Kota Sorong)