134 total views, 4 views today
Rapat Koordinasi mingguan terkait Inflasi yang diselenggarakan oleh Kementerian dalam negeri yang diikuti oleh seluruh Kepala Daerah se- Nusantara. Rakor dipimpin langsung oleh Mendagri RI Jenderal Pol (Purn) Prof. Drs. M. Tito Karnavian, MA, Phd didampingi Kedua Wakil Menyeri. Pi Wali Kota Sorong Dr. Bernhard Eduard Rondonuwu, S. Sos, M.Si yang diwakili oleh Kadis Sosial Kota Sorong Fauji Fattah, S.STP., M.Si bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Sorong mengikuti Rakor tersebut. Rakor ini diselenggarakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting yang berlangsung di ruang rapat kantor Walikota Sorong. Senin, (28/10/2024).
Dalam Rakor tersebut Mendagri RI Tito Karnavian menyampaikan, permasalahan inflasi harus terus dijadikan atensi, karena sangat penting untuk menjaga situasi ekonomi dan membantu masyarakat.
“Saya tidak bosan untuk menyampaikan bahwa sesuai arahan Bapak Presiden untuk melanjutkan Rakor ini dan saya juga melapor kepada Beliau setiap minggu karena memang pengendalian inflasi ini harus kita jadikan atensi yang sangat penting disamping untuk menjaga situasi ekonomi dan membantu masyarakat,” kata Mendagri, Tito Karnavian. Mendagri juga menegaskan tentang pentingnya secara jeli dan detail setiap Pemerintah Daerah mengendalikan inflasi di wilayahnya masing-masing. Per Oktober 2024, tingkat Inflasi Indonesia sebesar 2,75%. Diururutkan dari angka inflasi terendah hingga tertinggi, Inflasi Indonesia peringkat 59 dari 186 negara di dunia, peringkat 8 dari 24 negara G20, dan peringkat 5 dari 11 negara ASEAN.
Selain itu Mendagri juga menjelaskan bahwa Kemendagri akan terus mendorong seluruh Pemerintah Daerah untuk terus melakukan Rakor Pengendalian Inflasi Daerah sesuai arahan Presiden RI, mengalokasikan anggaran untuk mengendalikan inflasi yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan Belanja Tidak Terduga (BTT). Melakukan langkah-langkah konkrit pengendalian inflasi daerah yang berbasis data, dengan berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI) setempat. Terutama untuk memperhatikan hasil Indeks Perkembangan Harga (IPH) mingguan, sebagai proxy inflasi pada minggu ke-IV Oktober tahun 2024 dan mengidentifikasi penyebab kenaikan harga barang/jasa, terutama pangan di wilayahnya dan mencari solusi untuk segera melakukan intervensi konkrit agar terjadi penurunan harga.
Selain itu rakor ini juga membahas kebijakan-kebijakan jangka pendek dan jangka menengah yang akan diterapkan untuk menstabilkan inflasi di seluruh wilayah Republik Indonesia. Menteri Dalam Negeri menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam merespons dinamika harga dan menghindari kelangkaan bahan pokok. Dalam menekan inflasi ada bebeberapa strategi utama yang harus dijalankan. Memperkuat koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memantau dan mengendalikan harga-harga bahan pokok. Meningkatkan efisiensi distribusi barang untuk mengurangi biaya logistik yang seringkali menjadi penyebab kenaikan harga. (Diskominfo Kota Sorong)