Reading Time: 4 minutes

 274 total views,  1 views today

Kota Sorong – Pemerintah Kota Sorong melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sorong, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2025, yang digelar di Gedung Lambert Jitmau, Kamis (28/3/2024) pagi.

Sekretaris Bappeda Kota Sorong, Efone Thenu, S.H., M.H dalam laporannya menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan kelanjutan dari kegiatan Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dilaksanakan kemarin, (Rabu, 27/3/2024, red).

“Pada hari ini, melalui musyawarah perencanaan pembangunan daerah Kota Sorong, kami akan mendengarkan serta menerima saran dan masukan dari stakeholder pelaku pembangunan pemangku kepentingan, guna pelaksanaan pembangunan Kota Sorong yang lebih baik ke depannya,” kata Sekretaris.

Dirincinya, dari rekapitulasi hasil forum OPD, terdapat 47 program, 96 kegiatan, 198 sub kegiatan, dengan pagu Rp286.102.572.210 pada bidang infrastruktur. Untuk bidang ekonomi, terdapat terdapat 47 program, 104 kegiatan, 229 sub kegiatan, dengan pagu Rp121.682.003.284.

Untuk bidang sosial budaya 139 program, 238 kegiatan, 657 sub kegiatan, dengan pagu Rp922, 246, 798, 868, dan bidang pemerintahan 35 program, 82 kegiatan, 43 sub kegiatan, dengan pagu Rp118.265.335.506.

“Rekapitulasi hasil forum OPD keseluruhan, terdapat 268 program, 519 kegiatan, 1127 sub kegiatan, dengan Rp1.432.296.709.868,” urai Sekretaris.

Sementara itu, Penjabat Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S.H., MPA dalam paparannya mengatakan, melalui kegiatan tersebut, akan dilakukan kesepakatan untuk melakukan program-program strategis, yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat Kota Sorong.

Diakuinya, isu yang paling menarik di Kota Sorong adalah permasalahan sampah, banjir, dan stunting. Terkait sampah, isu tersebut merupakan permasalahan yang tidak dapat tunda, dan membutuhkan masukan dan kolaborasi pikiran dari semua stakeholder.

Menyoal isu banjir, Pj. Wali Kota mengakui jika pemerintah sudah melakukan pembahasan bersama DPRD, terkait dokumen pengendalian banjir di Kota Sorong, yang kemudian ada tahapan untuk membentuk tim. Tim tersebut akan menggarap dokumen rancang bangun rinci (detail engineering design).

“Nanti kita melihat tempat-tempat mana yang pe,rlu segera diatasi. Selanjutnya masalah stunting. Stunting ini penting, karena kita menyiapkan generasi emas orang asli papua dan semua yang hidup di sini,” kata Pj. Wali Kota.

Sambungnya, program yang dibuat diharapkan tidak terlalu ‘wow’, karena kemampuan finansial tidak mencukupi untuk waktu ke depan, sehingga perlu menggali lebih banyak potensi di Kota Sorong. Selain itu, tiap OPD diminta untuk tidak terus menunggu bantuan dari pusat.

“Kita harus kreatif inovatif. Semua OPD harus bisa berjiwa interpreneurship. Berjiwa wirausaha dan bisa mendatangkan income, karena kita harus membangun dan menggunakan dana yang besar. Oleh karena itu, saya hanya menyampaikan gambaran umum, tetapi program-program prioritas dan strategis perlu dimantapkan lagi, sehingga dapat dilihat mana yang prioritas,” papar Pj. Wali Kota.

Di waktu terpisah, Ketua DPRD Kota Sorong, Erwin Ayal, S.Ip., M.M mengatakan, pembangunan tidak terlepas dari pembiayaan. Menurutnya, Kota Sorong tidak mempunyai sumber daya alam, namun memiliki sektor jasa yang dapat diandalkan.

“Sebelumnya Penjabat Wali Kota telah menjelaskan, kemampuan keuangan kita kadang tidak mencukupi, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama dalam menggali potensi sumber daya yang kita punya,” ujar Ketua DPRD.

Harapannya, OPD teknis dapat lebih optimal dalam menggali sumber daya yang ada di Kota Sorong (Sektor jasa, red), sehingga perencanaan program yang sudah direncanakan dapat direalisasikan tahun 2025.

“Pada dasarnya kami sebagai lembaga DPRD memberikan dukungan sepenuhnya kepada pemerintah, karena kami tahu semua program yang dibuat adalah untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat,” tutupnya.

Mengakhiri kegiatan itu, Plh., Sekretaris Daerah Kota Sorong, Ruddy R. Laku, S.Pi., M.M dalam sambutannya mewakili Pj. Wali Kota berharap, di tahun 2025, apa yang menjadi hasil Musrenbangda RKDP Kota Sorong, dapat diprogramkan pada tahun 2025 sesuai dengan skala prioritas.

“Dana kita terbatas. Kegiatan kita banyak. Saya berharap agar pimpinan OPD mulai memilah-milah dari sekarang, tahun 2025 program pemerintah apa yang harus dilaksanakan sesuai dengan kondisi keadaan anggaran, yang memang ada di Pemerintah Kota Sorong,” harap Sekda.

Kendati demikian, lanjutnya, tentu tidak semua program kerja dan kegiatan dapat diakomodir di tahun 2025, namun minimal program-program prioritas yang menjadi kebutuhan masyarakat yang harus diprioritaskan.

Acuannya adalah program prioritas nasional yaitu, pemberantasan kemiskinan, penanganan stunting, kebersihan, serta kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur yang berhubungan dengan pengentasan kemiskinan dan penurunan angka stunting.

“Untuk itu saya berharap pimpinan OPD sudah mulai memikirkan hal itu. Saya bersyukur bahwa sudah ada penjajakan dengan provinsi. Kami berharap ini bisa diselesaikan, sehingga tidak sampai disitu saja lalu selesai, tapi kalau bisa sampai dipelaksanaannya,” tandas Sekda diakhir sambutan.

 Selain Pj. Wali Kota dan Ketua DPRD Kota Sorong, narasumber lainnya dalam kegiatan ini adalah, Kepala Bapperinda Papua Barat Daya, Fransiskus Kirimadi, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) koat Sorong, Rumilah Natratilova, S.Si., M.Ec.Dev. (Diskominfo Kota Sorong)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *