Reading Time: 3 minutes

 169 total views,  1 views today

Kota Sorong – Penjabat Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S.H., MPA meminta Dinas Kebersihan Kota Sorong untuk dapat memperhatikan sampah di sepanjang jalan protokoler, baik dari km. 0 hingga km. 18.

Hal tersebut disampaikannya pada Rapat Koordinasi terkait Kunjungan Presiden RI ke Kota Sorong, yang dilaksanakan di Ruang Anggrek Lantai II Kantor Wali Kota Sorong, Kamis (23/11/2023) pagi, yang dihadiri Plh. Sekretaris Daerah Kota Sorong, Ruddy R, Laku, S.Pi., M.M dan sejumlah pimpinan OPD terkait.

Ditegaskannya, persoalan itu perlu diperhatikan, karena permasalahan sampah menjadi sorotan Pemerintah Pusat kepada Kota Sorong, sehingga hal ini menjadi catatan yang perlu ditindaklanjuti dalam waktu dekat.

“Wajah kota ini ada di Dinas Kebersihan. Ini pihak ketiga tidak tahu ke mana. Belum pernah lapor dan minta waktu untuk rapat dengan saya. Sampah ini adalah tugas dan pekerjaannya mereka,” papar Pj. Wali Kota.

Kendati demikian, diakuinya bahwa hingga dua bulan menjabat sebagai Pj. Wali Kota Sorong, dirinya belum melakukan tatap muka bersama seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kepala Distrik serta Kelurahan dalam sebuah pertemuan, sehingga belum ada koordinasi lebih lanjut.

Pj. Wali Kota juga meminta Dinas Pemadam Kebakaran untuk menyiap 1 unit mobil pemadam kebakaran, saat kunjungan Presiden Jokowi di Kota Sorong nantinya. Selain itu, Dinas Pendidikan perlu melakukan koordinasi dengan pihak sekolah, agar dapat menyiapkan siswa didiknya untuk menyambut kedatangan  orang nomor 1 di Indonesia.

“Masalah baliho juga menjadi persoalan, tapi saat ini adalah momennya. Ini bukan tanggung jawab Pemerintah Kota Sorong saja, tapi tanggung jawan Provinsi Papua Barat juga, karena ada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kota Sorong,” kata Pj. Wali Kota.

Diingatkannya, terkait penertiban baliho, harus dilakukan koordinasi dengan Bawaslu agar pemerintah tidak disalahkan, serta dianggap tidak netral atau berpihak kepada salah satu kandidat calon presiden.

Menurutnya, hal tersebut harus dilakukan dengan hati-hati, karena merupakan persoalan sensitif. Jika harus menurunkan baliho, selain melakukan koordinasi dengan Bawaslu, perlu juga melibatkan tim sukses serta ada dokumen yang menyatakan kehadiran tim itu pada saat penertiban.

“Kalaupun ada baliho yang sudah rusak, kami bisa minta tim sukses untuk mencetak yang baru. Jadi kita harus koordinasi dengan Bawaslu, karena itu kewenangan mereka,” pesan Pj. Wali Kota lagi.

Menyoal antrean panjang di sejumlah SPBU yang berlokasi di sepanjang jalan protokol, dirinya mengusulkan agar saat adanya iring-iringan Presiden, ada baiknya stasiun-stasiun tersebut ditutup sementara terlebih dahulu, hingga ketika Presiden meninggalkan Kota Sorong di hari sama, maka SPBU-SPBU tersebut dapat beroperasi lagi kembali.

“Kalau bisa selama rombongan Presiden lewat, semua pom bensin di denpan di tutup dulu sementara, karena takutnya nanti antrean mengganggu mobilitas. Tutup sementara dulu, begitu Presiden ke atas dan balik, langsung dibuka kembali. Kalau antrean panjang, nanti Pemerintah Kota yang disalahkan,” jelas Pj. Wali Kota.

Menjawab hal tersebut, Plh. Sekda mengakui jika terkait kebersihan, sejak dikeluarkannya instruksi Wali Kota Sorong nomor 100.3.4.3/70/2023 tentang pelaksanaan kegiatan pembersihan lingkungan, terlihat sejumlah pelaku usaha sudah mulai menjaga kebersihan di lingkungannya.

“Sekarang tinggal menunggu waktu dari pak Wali untuk turun langsung meninjau sejumlah tempat usaha, apakah sudah melaksanakan instruksi Wali Kota atau belum,” kata Plh. Sekda.

Disebutkan, pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait penyambutan Presiden oleh para pelajar SD, dan dinas tersebut telah menghubungi setiap sekolah yang berlokasi di sepanjang jalan protokol, untuk melakukan penyambutan di pinggir jalan.

Terkait baliho, Plh. Sekda meminta agar pemerintah tidak berada di depan, alias melakukan penertiban tanpa koordinasi dengan pihak terkait, dan menghargai apa yang menjadi tugas Bawaslu. Diakuinya, Kepala Kesbangpol telah melakukan koordinasi dengan Bawaslu, sehingga tinggal menunggu langkah selanjutnya.

“Mengenai anteran BBM, pengalaman kami saat kedatangan ibu Wapres, nanti kami menyurat ke Pertamina untuk pengaturan antrean itu,” pungkas Plh. Sekda. (Diskominfo Kota Sorong)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *