Reading Time: 4 minutes

 529 total views,  1 views today

Kota Sorong – Plh. Sekretaris Daerah Kota Sorong, Ruddy R. Laku, S.Pi., M.M menegaskan, ASN mulai dituntut untuk tidak lagi bekerja secara manual, namun harus bekerja mengandalkan perkembangan digital saat ini.

Hal tersebut ditegaskannya pada kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Publik, Aplikasi Mail Pemerintahan, dan Aplikasi Manajemen dan Tata Kelola (MANTA) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang diselenggarakan Dirjen Aplikasi Informatika Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Selasa (31/10/2023) di Hotel Aston, pagi hari.

Alasannya, dengan mengandalkan perkembangan digital, dapat mempermudah tugas dan tanggung jawab yang selama ini dinilai berat akibat jangkauan, dan juga anggaran yang tidak terpenuhi. Bekerja menggunakan digitalisasi tentunya dapat meminimalisir hal-hal lain yang tidak diinginkan, sebagaimana yang terdapat pada kebiasaan lama.

“Kita harus berinovasi dan berkreasi dalam bekerja, demi terwujudnya kemajuan dan perkembangan pembangunan, serta kesejahteraan masyarakat. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat positif bagi dunia pekerjaan yang ada di Kota Sorong, dan dipergunakan sebaik mungkin untuk kemajuan bersama,” harap Plh. Sekda.

Sebelumnya, Ketua Tim Inovasi, Pengembangan dan Harmonisasi Layanan dan Aplikasi SPBE, Direktorat Layanan Aplikasi Infromatika Pemerintahan, Kementerian Kominfo, Chairina mengakui, untuk wilayah timur, terdapat banyak tantangan.

“Kami sudah membuka diri dari tantangan yang ada, sehingga apa yang bisa kami bantu, baik dari sisi infrastruktur maupun aplikasi,” kata Ketua Tim Inovasi.

Disebutkan, untuk saat ini sudah ada aplikasi-aplikasi umum SPBE yang dapat dimanfaatkan dengan cepat dan langsung, sehingga implementasi SPBE dapat terlaksana dengan cepat dan baik. Oleh karena itu, jika aplikasi-aplikasi tersebut dibutuhkan, pihaknya akan siap dan terbuka terkait koordinasi.

“Aplikasi-Aplikasi ini tidak terlepas dari implementasi SPBE, khususnya Dinas Kominfo di daerah. Tidak terlepas juga implementasi untuk perizinan secara elektronik. Untuk kegiatan kami terkait aplikasi perizinan, sudah dilaksanakan di 250-an Kota, Kabupaten, dan Provinsi di Indonesia,” ujarnya.

Sambung Ketua Tim, aplikasi perizinan untuk Papua sudah diimplementasikan dengan baik. Pihaknya sudah datang dan melihat langsung ke Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan Biak Numfor, sehingga daerah lain di Papua dapat belajar langsung dari ketiga daerah tersebut, terkait tantangan-tantangan yang sudah dilalui.

“Sebagai masukan terkait penyusunan arsitektur SPBE, pemerintah daerah dapat menggandeng universitas di daerah,” pungkasnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Papua Barat Daya, Irma Riyani Soelaiman, S.Sos, M.M mengatakan, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) bertekad melaksanakan percepatan program pembangunan di segala bidang, termasuk infrastruktur, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Di bidang pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Provinsi Papua Barat Daya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel, serta layanan publik yang berkualitas dan terpercaya, perlu menerapkan SPBE.

“Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyelenggarakan tata kelola SPBE secara terpadu, dengan menerapkan implementasi tanda tangan elektronik. Kami baru saja launching tanda tangan elektronik pada awal Oktober, dan sudah kami terapkan di setiap OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya,” aku Plt. Kadis Kominfo.

Lanjutnya, sistem aplikasi yang diterapkan tersebut menggunakan e-Office, yang mana e-Office merupakan aplikasi berbagi pakai yang disadur dari Pemerintah Provinsi Papua. Dijelaskannya, ada aplikasi yang digunakan di Provinsi Papua dan berbagi pakai dengan Provinsi Papua Barat Daya.

“Dan salah satu yang baru kami terapkan adalah e office, yang mana aplikasi ini sama persis dengan aplikasi Srikandi. Jadi ini mempermudah pimpinan OPD untuk tanda tangan elektronik yang akan mereka gunakan, dan dimanapun mereka berada, karena ini berbasis web,” jelas Plt. Kadis.

Tambahnya, Pemerintah Provinsi PBD sudah membangun jaringan infrastruktur internet di setiap OPD. Selain itu, pihaknya juga akan melakukan hal yang sama di Perguruan-Perguruan Tinggi dan Distrik yang ada di Provinsi Papua Barat Daya pada tahun ini.

“Kami juga memetakan aplikasi-aplikasi apa saja yang digunakan oleh setiap OPD. Jadi di situ kami sudah bisa menyusun arsitekturnya dan perencanaan apa saja untuk 4 sampai 5 tahun ke depan. Dari pelaksanaan SPBE, rencananya adalah pemanfaatan aplikasi, pemasangan jaringan infrastruktur TIK, dan pelatihan SDM, dan yang utama adalah pelatihan SDM,” tutup Plt. Kadis Kominfo PBD. (Diskominfo Kota Sorong)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *