Reading Time: 3 minutes

 605 total views,  1 views today

KOTA SORONG – Penjabat Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S.H., MPA, mengungkap rahasia kesuksesan pemerintah Kota Sorong, dalam meraih penghargaan terbaik kategori kota pada tanggal 15 September 2023, atas keberhasilannya menekan inflasi pada tahun 2022.

Hal tersebut disampaikannya melalui Asisten Bidang Administrasi, Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Sorong, Thamrin Tajuddin, S.T., M.M, pada acara Rapat koordinasi Inflasi Pangan, yang dilaksanakan di Hotel Rylich Panorama, Jumat (22/9/2023) sore hari.

Disebutkan, ada beberapa tahapan yang dilakukan pemerintah Kota Sorong yaitu, melakukan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan, guna melaporkan ketersediaan pasokan pangan di Papua, khususnya di Kota Sorong.

“Kami juga melakukan koordinasi dengan Bulog, Kabupaten Sorong, serta koordinasi dengan  Pelindo, terkait pasokan pangan strategis, agar tidak terlambat sampai ke distributor dan penjual. Selain itu, tim TPID konsisten melakukan pemantauan di lapangan,” jelas Asisten II.

Diakuinya, harga beras medium dan premium mengalami kenaikan di pasaran, yang mana pemantauan harga terus dilakukan tim TPID Kota Sorong setiap hari, yaitu 3 kali sehari.

“Inilah langkah-langkah strategi pemerintah Kota Sorong dalam menekan angka inflasi,” tambah Pj. Wali Kota Sorong seusai mendapat apresiasi dari Pj. Gubernur Papua Barat Daya, yang disambut tepuk tangan seluruh peserta Rakor.

Menanggapi penyampaian itu, Pj. Gubernur Papua Barat Daya, Dr. Drs. Muhammad Musa’ad, M.Si, meminta agar Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Sorong tetap menjaga kinerja dan prestasinya, serta terus melakukan pemantauan harga pangan di lapangan.

“Penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) perlu dilakukan, apabila benar-benar diperlukan. Selain itu, kepala daerah agar dapat mengirim data kelangkaan pasokan di Kota Sorong,” pesan Pj. Gubernur.

Selain Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Raja Ampat, Sorong Selatan, Tambrauw dan Kabupaten Maybrat, serta Kepala Perum Bulog Sub Divre Sorong dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sorong, juga menyampaikan pemaparannya dalam rapat tersebut.

Kesimpulan yang diambil Pj. Gubernur diakhir kegiatan adalah, Setiap kepala daerah di Provinsi Papua Barat Daya perlu membuat peta kerawanan pangan. Segera bangun media center, agar dapat memberi informasi kepada masyarakat atas upaya pemerintah dalam menangani inflasi.

“Selanjutnya, mendekati natal dan tahun baru, distribusi bantuan pangan beras diharapkan dapat direncanakan dan diagendakan, baik dengan melaksanakan pasar murah, maupun melakukan pembagian sembako,” ujar Pj. Gubernur.

Sambungnya, kepala daerah mampu memaksimalkan dana BTT untuk pengendalian inflasi pangan, yang digunakan untuk bantuan subsidi. Untuk pemerintah kabupaten dan kota, wajib mengupdate data di Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) secara rutin.

Pembagian sembako perlu dilakukan secara bergiliran, agar stok pangan tetap cukup di masyarakat. Perlu dibangun Rumah Pangan Kita (RPK) di setiap kota kabupaten, dan Bulog bertugas menyiapan beras.

“Hal terpenting lainnya, kita harus mengkampanyekan makanan lokal, agar masyarakat tidak terlalu tergantung kepada beras saja. Terakhir, rapat bersama harus dilakukan secara kontinyu dan terjadwal,” tutup Pj. Gubernur. (Diskominfo Kota Sorong/brm)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *