Reading Time: 5 minutes

 52 total views,  1 views today

Penjabat Gubernur Papua Barat, KomJen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw, M.Si, dalam sambutan lisannya pada Rapat Kerja Bupati/Walikota se-Provinsi Papua Barat, di Gedung ACC Kabupaten Sorong mengungkapkan, terdapat dua topik penting yang akan dibahas selama dua hari dalam kegiatan tersebut, yaitu Kamis hingga Jumat, 20-21 Oktober 2022.

Topik pertama adalah isu tentang pendidikan di Provinsi Papua Barat. Berdasar hasil survei pemerhati pendidikan, terdapat kurang lebih 68.000 anak-anak di Papua Barat yang mengalami putus sekolah.
“Pertanyaan saya, buat apa seorang Paulus Waterpauw bersama bapak ibu yang punya kedudukan dan jabatan yang luar biasa, kerja hari ini untuk apa? Buat apa kita duduk di ruangan yang hebat ini, tapi ada sekian puluh ribu anak-anak orang asli papua, generasi emas papua yang akan datang, tidak dapat pendidikan yang baik. Buat apa?” kata Pj. Gubernur dengan nada tanya.
Bayangkan saja, sambungnya, pada tahun 2025, konon dikatakan akan terjadi surplus tenaga produktif Indonesia. Bagaimana dengan Provinsi Papua dan Papua Barat, sementara makin bertambah anak-anak yang harus putus sekolah.

Menurut Pj. Gubernur, terdapat banyak faktor yang membuat anak-anak tersebut putus sekolah. Diceritakan, saat
dirinya ke Pulau Gag, warga setempat mengatakan bahwa anak-anak ‘mereka’ tidak dapat melanjutkan pendidikannya lagi.
“Itu karena susah bagi kami untuk membiayai mereka. Ini contoh yang saya ambil dari pulau Gag. Itu belum di luar pulau ini, ada banyak pulau-pulau yang dihuni masyarakat. Anak-anak kami harus dikirim ke Sorong. Juga, anak-anak harus keluar dari Sorong karena sudah tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Kami tidak punya biaya dan kemampuan untuk itu,” cerita Pj. Gubernur.
Lanjutnya berdasarkan cerita warga, anak-anak di pulau gag umumnya hanya lulus SMP. Sedang untuk lulusan SMA tidak ada. “itu di pulau Gag, yang menurut saya, notabenenya ada perusahaan besar. Bukan satu, mungkin dua. Mungkin bukan dua, mungkin lebih yang menangani tambang nikel,” ujar Pj. Gubernur.
Di sisi lain, saat dirinya ke Pulau Soop, dilaporkan juga jika speed boat milik guru-guru yang mengajar di Pulau tersebut, diamankan warga karena tidak ada guru yang mengajar anak-anak murid di Pulau itu.
“Hari ini terjawab seperti itu. Problematikanya ada di guru-guru. Saya Tanya pada Kepala Dinas dan perangkatnya yang datAng ke pulau itu, apa problemnya? Ternyata mereka dituntut untuk menyiapkan internet, sedang tidak ada listrik. Padahal sistem belajar mengajar sekarang, wajib hukumnya untuk menyediakan listrik dan internet. Bayangkan saja yang ada di Tambrauw, Maybrat, Sorong Selatan, Bintuni dan lainnya, sudah tidak bisa ngomong pasti,” papar Pj. Gubernur.

Oleh karena itu, selaku Penjabat Gubernur, dirinya mau memberikan sentuhan kepada seluruh peserta rapat kerja, agar dapat membicarakan hal tersebut dengan baik, dan dipikirkan bersama-sama, letak permasalahan yang sebenarnya.
“Itu kami minta masukan dari semua peserta. Apa yang bapak ibu tahu. Kalau belum tahu hari ini, berikutnya apa yang bisa dilakukan. Apa saran konstruktif yang bisa kita buat, biar anak-anak kita ini, sedikit demi sedIkit teratasi. Kalau 68.000 anak putus sekolah, bagaimana cara kita menanganinya,” jelas Pj. Gubernur.
Untuk topik kedua, tentang masalah tata ruang. Disebutkan, rencana tata ruang sudah ditetapkan dalm peraturan daerah nomor 3 tahun 2022. Namun demikian, yang menjadi permasalahannya adalah, jatah 30% untuk 13 kabupaten dan 1 kota.
“Ini ruangnya sangat sempit. Kita mau bangun tidak bisa. kita mau memanfaatkan potensi alam yang ada tidak bisa, karena sudah dipayungi oleh RT RW kita. Stop! Tidak boleh bikin lagi. Hari ini kita datang bahas. Mohon bapak Bupati Walikota, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)-nya tolong disampaikan, baik tertulis maupun lisan dalam diskusi, sehingga ada pandangan pendapat yang nanti diakomodir, yang kemudian dibuat dalam sebuah permohonan bersama, untuk perubahan RT RW itu,” ujar Pj. Gubernur.

Menurutnya, ini bukanlah hal yang mudah, karena provinsi Papua Barat sudah ditetapkan sebagai provinsi konservasi. Harapannya bagi peserta Raker yang mempunyai pengalaman, pengetahuan, dan keahlian, dapat membantu pemerintah, sehingga dapat dibuat langkah-langkah maju yang bersifat solutif, demi kepentingan bersama.
“Kepentingan bukan untuk kami pemerintahan, tapi untuk rakyat itu sendiri. Selain itu, topik tambahan lainnya yang wajib dibicarakan, yaitu tentang stunting dan kemiskinan ekstrem. Jadi nanti kita akan coba diskusikan itu bersama, untuk melakukan langkah-langkah tindak yang baik,” papar Pj. Gubernur.

Sebelumnya, Ketua Panitia, Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Papua Barat, Robert Rumbekwan, SH.,MH melaporkan, tujuan dilaksanakannya Raker Bupati dan Walikota tahun 2022 adalah, Menyatukan pemahaman antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota, dalam melakukan penekanan angka inflasi di daerah.
Selain itu, mendapat laporan tentang upaya pemerintah provinsi dan Pemerintah kabupaten kota di daerah, dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem. Mendapatkan laporan terkait penggunaan produk dalam negeri di daerah, melakukan evaluasi penyelesaian permasalahan pendidikan di Provinsi Papua Barat.
“Kemudian, melakukan monitoring evaluasi dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten kota yang ada di Provinsi Papua Barat. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, antara daerah provinsi dan kabupaten kota yang ada di wilayahnya,” sambung Ketua Panitia.
Tujuan terakhir adalah, meningkatkan sinergitas antara daerah kabupaten dan kota, dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara provinsi dan kabupaten kota.

Peserta dalam kegiatan ini adalah, seluruh bupati dan walikota se-Papua Barat, Sekda Kabupaten Kota se-Papua Barat, Asisten Bidang Pemerintahan se-Papua Barat, Kepala Bappeda Kabupaten Kota se-Papua Barat, dan Kabag Pemerintahan Kabupaten Kota se-Papua Barat.

Pemateri dalam kegiatan ini adalah, Gubernur Papua Barat, Pangdam XVIII kasuari diwakili Dandrem 181/PVT Sorong, Brigjen TNI Wawan Erawan, Kapolda papua Barat diwakili Wakapolda Papua Barat, Patrige Rudolf Renwarin, Kajati Papua Barat diwakili Kasipidsus, Khusnul Fuad.

Selain itu, Kepala Bin Daerah Papua Barat, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Papua Barat, Romi Tamawiwi, KPU dan Bawaslu Provinsi Papua Barat, Ketua Ombudsman RI perwakilan Papua Barat, Musa Yosep Sombuk, dan perwakilan akademis dari Universitas Papua, DR. Agus Sumule. (Diskominfo Kota Sorong)

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *