Rel Kereta Api Sorong Manokwari Bukan Basa-Basi


Penulis : Abraham | Rabu,05 September 2018

17

Peta jalur kereta trans Papua

Isu Pembangunan Rel Kereta Api Sorong Manokwari oleh Resim Pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla sejak didengungkan awal 2014, banyak mendapat tanggapan skeptis warga masyarakat di Papua dan Papua Barat. Pasalnya, selama 52 tahun berintegrasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), di bawah kepemimpinan 5 Presiden sebelumnya ( Soeharto, Habibi, Gus Dur, Megawati Soekarno Putri dan Soesilo Bambang Yoedoyono), rencana pembangunan jenis transportasi itu tidak pernah di agendakan. Kecuali jalan Trans Papua yang sampai saat ini masih digarap. 

Namun, tidak seperti itu di masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini. Mewujudkan Program Sakti ” Nawa Cita “ khusus  poin ke-3 ; Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan, tekad membangun sarana transportasi massal Kereta Api di Papua Barat tidak sekedar slogan. Meski tenggelam isu itu dua tahun teakhir, setelah diangkat 2015, diam-diam dieksplor kelayakannya, dan hasilnya kini disosialisasikan kepada semua komponen terkait, di Propinsi ke-32 ini. 

Sosialisasi itu, telah dilaksanakan di Hotel Waigo Kampung Baru, Jumat (17/11) oleh pihak Perhubungan Darat kepada sejumlah pejabat teras dan undangan dari lembaga-lembaga masyarakat di Kota Sorong. Segenap lapisan masyarakat mutlak mengetahui juga, sejauh mana survei dan pengkajian teknis yang sudah dilakukan, maka Dinas Komunikasi Dan Informasi Kota Sorong, dalam edisi Majalah kali ini, lengkap menyajikan paparan data dan fakta lapangan serta hasil pengkajian yang dilakukan. Tujuannya, agar segenap pihak pemangku kepentingan ikut mempelajari dan memahami, dasar pertimbangan pembangunan Rel Kereta Api Sorong Manokwari di Papua Barat, serta tantangan geografis dan demografis yang dihadapi.

Aspek Sosialisasi meliputi ;

1. Pertimbangan Politis dan Ekonomis Strategis Wilayah Pembangunan, Latarbelakang, serta Maksud dan Tujuan.

2. Lingkup Pokok Kegiatan, Dasar Hukum, Indikator Keluaran dan Keluaran Pekerjaan.

3. Tahapan Pelaksanaan Pembangunan dan Situasi Penggunaan Lahan.

4. Kebijakan Pembangunan Propinsi Papua Barat, Rencana Pengembangan Wilayah Dan Investasi (RPWI), Arahan RTRWN dan RTRW Propinsi Papua Barat.

5. Isu Strategis Penataan Ruang Propinsi Papua Barat, Dan Prospek Pengembangannya, serta Arahan Wilayah Pengembangan Strategis.

6. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Pengertian dan Kriteria Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Standar Nasional Untuk Pengadaan Tanah Persyaratan Dasar, Penyelenggaraannya, serta Standar Nasional Untuk Pengadaan Tanah Dasar Kebijakan.

7. Metodologi Pendekatan.

8. Kebutuhan Dana dan

9. Rencana Tindak Lanjut.