OTDA yang Bersih dan Demokratis, Wujud dari Kesejahteraan Rakyat


Penulis : Administrator | Sabtu,14 Juli 2018

9

Asisten III Setda Kota Sorong, Wehelmus Asmuruf, S.Sos dalam sambutan tertulis Menteri Dalam Negeri

        Kota Sorong - Sepanjang 22 tahun, Otonomi Daerah (OTDA) sudah banyak memberi manfaat dan kebaikan bagi seluruh rakyat. Bangsa Indonesia semakin dewasa menyadari bahwa cara yang paling efektif mewujudkan kesejahteraan rakyat, adalah melalui penyelenggaraan OTDA yang bersih dan demokratis.

       Demikian kata Asisten III Setda Kota Sorong, Wehelmus Asmuruf, S.Sos dalam sambutan tertulis Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo pada upacara peringatan HUT OTDA ke-XXII yang bertempat di Lapangan apel Kantor Walikota Sorong, Rabu (25/4/2018). Tema pada kegiatan ini adalah, “Mewujudkan nawa cita melalui penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih dan demokratis”.

        “Penyelenggaraan OTDA yang bersih dan demokratis, seharusnya bersifat transparansi dan partisipasi publik sebagai dasar dan tolak ukur utama dalam setiap pengambilam kebijakan, sehingga dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat”, paparnya.

       Selain itu, lanjut Asisten III, juga bermakna bahwa pelaksanaan implementasi otonomi daerah didasarkan atas aspek kelembagaan, bukan atas kehendak seseorang atau kelompok tertentu, sehingga semua warga mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

        Mewujudkan nawa cita, sama dengan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Mewujudkan kesejahteraan akan menjadi sebuah keniscahayaan jika OTDA diselenggarakan secara akuntabel, transparan, berkepastian hukum dan partisipatif. Selain itu, penyelenggaraan OTDA yang bersih merupakan bagian dari proses demokrasi.

       “Mendukung semua itu, pemerintah telah dan terus melakukan berbagai terobosan. Salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Peraturan ini  memperjelas mekanisme koordinasi antara aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum sehingga dalam menangani pengaduan masyarakat akan dipelajari bersama”, ungkap Asisten III.

       Soal Inovasi, pemerintah juga telah menerbitkan PP No. 38 tahun 2017 tentang inovasi daerah, dimana inovasi daerah merupakan peluang bagi daerah untuk berkreatifitas dan berkarya melahirkan ide dalam menciptakan terobosan baru untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah. Namun juga, inovasi daerah juga dapat berpeluang menyebabkan terjadi penyalahgunaan wewenang. Karenanya, dalam PP ini diatur batasan-batasan dengan pengaturan secara rinci dan jelas mengenai prinsip kriteria dan mekanisme inovasi daerah sebagai suatu kebijakan daerah.

       “Pada kesempatan ini saya menegaskan kepada semua kepala daerah dan perangkat daerah, jangan takut untuk berinovasi. Sudah ada jaminan perlindungan hukum bahwa inovasi tidak dapat dipidanakan,” tegasnya.

       Dari semua yang telah dicapai, "tentunya masih banyak pekerjaan yang harus di tuntaskan. untuk itu, “Pada kesempatan ini saya menegaskan tiga hal yang menjadi bagian bersama yaitu, Pertama, integritas dan etika profesional bagi para pemimpin dan penyelenggara pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah merupakan hal yang harus dikedepankan. Kedua, menjadi perhatian dan komitmen kita bersama yaitu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Ketiga, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing perekonomian daerah”, katanya asisten sebelum mengakhiri sambutannya. (*)